PEKANBARU – Di tengah semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah, kebutuhan untuk mencari sumber pembiayaan alternatif bagi pembangunan menjadi perhatian serius. Namun, langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Setiap skema pembiayaan harus dikaji secara matang agar tidak menjadi beban baru bagi keuangan daerah dan masyarakat di masa mendatang.

Hal itu menjadi perhatian Bupati Siak Afni Zulkifli saat mengikuti Sarasehan Nasional MPR RI bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Investasi Publik” yang digelar di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin (20/7/2026).

Dalam forum tersebut, Afni mendorong pemerintah daerah untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai obligasi daerah. Menurutnya, instrumen tersebut memang dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal, kebutuhan pembangunan, serta kapasitas masing-masing daerah.

Afni menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan hanya karena membutuhkan tambahan pembiayaan. Setiap instrumen keuangan memiliki mekanisme, risiko, kewajiban, dan konsekuensi jangka panjang yang harus dipahami secara utuh sebelum diterapkan.

“Pemerintah daerah perlu memahami dengan baik berbagai pilihan pembiayaan yang tersedia. Jangan sampai kita mengambil keputusan tanpa memahami mekanisme, kemampuan daerah, risiko, dan konsekuensinya,” kata Afni.

Menurutnya, kondisi fiskal yang dihadapi setiap daerah berbeda-beda. Ada daerah yang memiliki ruang fiskal cukup luas, namun ada pula yang harus berhadapan dengan keterbatasan anggaran dan berbagai kewajiban keuangan yang masih harus diselesaikan.

Kabupaten Siak sendiri, kata Afni, saat ini menghadapi sejumlah tantangan fiskal. Mulai dari keterbatasan ruang anggaran, kewajiban utang daerah yang masih diselesaikan secara bertahap, hingga persoalan kurang salur. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembiayaan pembangunan.

Afni tidak ingin kebijakan pembiayaan yang diambil untuk mempercepat pembangunan justru menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah daerah pada masa mendatang. Sebab, setiap keputusan pembiayaan memiliki dampak terhadap kemampuan fiskal daerah dalam jangka panjang.

Karena itu, ia menilai kepala daerah membutuhkan ruang konsultasi dan pendampingan yang lebih intensif. Hal tersebut penting agar pemerintah daerah dapat memahami secara jelas perbedaan antara pembiayaan berbasis utang dan obligasi daerah, termasuk mekanisme, manfaat, risiko, serta tanggung jawab yang melekat pada masing-masing instrumen.

“Kita perlu ruang konsultasi yang lebih intensif, sehingga kepala daerah dapat memahami secara utuh perbedaan antara pembiayaan berbasis utang dengan obligasi daerah. Dengan pemahaman yang baik, daerah dapat menentukan pilihan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing,” ujarnya.

Afni juga menegaskan bahwa obligasi daerah bukan instrumen yang harus diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah. Menurutnya, tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal dan tata kelola keuangan yang sama.

Obligasi daerah, lanjutnya, hanya layak dipertimbangkan oleh daerah yang memiliki kemampuan fiskal memadai serta proyek pembangunan yang produktif. Proyek yang dibiayai melalui skema tersebut juga harus memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang jelas bagi masyarakat.

“Tidak semua daerah harus menerbitkan obligasi. Namun regulasi dan perangkat pendukungnya perlu disiapkan agar daerah yang memiliki kemampuan dan kebutuhan dapat memiliki alternatif pembiayaan yang sehat dan terukur,” katanya.

Dalam sarasehan tersebut, Ketua Badan Penganggaran MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu mulai menyiapkan sumber pembiayaan alternatif seiring semakin menyempitnya ruang fiskal dan adanya perubahan porsi Transfer ke Daerah (TKD).

Menurut Melchias, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah melakukan perubahan dalam pola perencanaan pembangunan. Daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan ketersediaan anggaran dalam menyusun program pembangunan.

Sebaliknya, pemerintah daerah harus mampu merancang proyek strategis yang memiliki manfaat ekonomi dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Setelah proyek dirancang secara matang, barulah pemerintah dapat menentukan skema pembiayaan yang paling tepat.

Dalam konteks itu, obligasi daerah dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan untuk mendukung proyek-proyek produktif. Namun, penerbitan obligasi membutuhkan sejumlah persyaratan penting.

Pemerintah daerah harus memiliki tata kelola keuangan yang baik, administrasi yang tertib, pembukuan yang transparan, serta neraca daerah yang sehat. Selain itu, seluruh ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku juga harus dipenuhi.

Obligasi daerah juga memiliki konsekuensi berupa tuntutan akuntabilitas yang tinggi. Sebab, instrumen tersebut menyangkut kepentingan publik dan melibatkan mekanisme pengawasan pasar modal.

Karena itu, pemerintah daerah harus benar-benar memahami manfaat sekaligus risiko yang akan muncul. Keputusan menerbitkan obligasi tidak boleh hanya didasarkan pada kebutuhan pembiayaan jangka pendek, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan daerah dalam memenuhi seluruh kewajiban hingga jangka panjang.

Dalam forum tersebut turut dibahas bahwa penyusunan naskah akademik dan rancangan regulasi mengenai obligasi daerah masih terus berlangsung. Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum dan kepastian bagi pemerintah daerah yang memiliki kapasitas untuk memanfaatkan obligasi sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Penyusunan regulasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPR, otoritas terkait, akademisi, hingga pelaku pasar. Masukan dari berbagai pihak dinilai penting untuk memastikan regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bagi Afni, pembahasan obligasi daerah harus ditempatkan dalam kerangka mencari solusi pembiayaan yang sehat, bukan sekadar mencari sumber dana tambahan. Pemerintah daerah harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan mempercepat pembangunan dan kemampuan menjaga kesehatan fiskal.

Ia berharap diskusi dan pendampingan mengenai obligasi daerah terus diperkuat. Dengan pemahaman yang baik, setiap pemerintah daerah dapat menentukan pilihan pembiayaan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

“Kita ingin pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terus dipenuhi. Namun pembiayaannya harus sehat, terukur, transparan, dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Yang paling penting, setiap keputusan yang diambil hari ini jangan sampai menjadi beban bagi masyarakat dan pemerintah daerah di masa depan,” tutupnya.

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa pembangunan daerah membutuhkan keberanian untuk berinovasi, tetapi inovasi pembiayaan harus tetap dibarengi kehati-hatian. Bagi Kabupaten Siak, langkah mencari alternatif pembiayaan harus dilakukan dengan perhitungan yang matang agar pembangunan dapat terus berjalan, sementara kondisi keuangan daerah tetap sehat dan berkelanjutan.(*02/cinta)