DUMAI – Pemerintah Kota Dumai terus menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi persoalan banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), Pemko Dumai menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Penanggulangan Banjir Kota Dumai, yang dibuka oleh Wali Kota Dumai melalui Sekretaris Daerah, Fahmi Rizal, S.STP., M.Si, pada Rabu (17/6/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan program penanggulangan banjir disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sejumlah unsur masyarakat yang berdomisili di kawasan bantaran Sungai Dumai turut diundang, bersama para Ketua RT, LPMK, perangkat kelurahan, hingga pihak kecamatan.

Melalui forum konsultasi tersebut, masyarakat diberikan penjelasan secara rinci mengenai rencana pembangunan, tahapan pelaksanaan, manfaat yang akan dihasilkan, hingga proses teknis penanggulangan banjir yang akan dijalankan pemerintah daerah.

Kepala Dinas PU Kota Dumai, Riau Satrya Alamsyah, S.T., M.T., mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, luas wilayah pusat Kota Dumai yang rentan terdampak banjir akibat curah hujan maupun air pasang laut (rob) mencapai sekitar 884 hektare.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan strategi khusus yang dibedakan berdasarkan penyebab banjir yang terjadi.

Untuk mengatasi banjir akibat curah hujan, Pemko Dumai akan fokus pada upaya mengurangi debit air yang masuk ke Sungai Dumai. Salah satu langkah yang direncanakan adalah pembangunan tampungan air di bagian hulu sungai sebagai pengendali aliran.

"Yang diperlukan adalah mengurangi debit banjir yang masuk ke Sungai Dumai dengan cara membuat tampungan di hulu sungai,” jelas Riau Satrya.
Ia menambahkan, pembangunan tanggul sungai dengan ketinggian yang tidak berlebihan juga menjadi pertimbangan agar aliran air menuju sistem sungai tetap berjalan lancar dan tidak menimbulkan hambatan baru.

Sementara itu, untuk mengatasi banjir rob yang kerap terjadi di wilayah pesisir, Pemko Dumai akan menerapkan sistem polder, yaitu sistem pengelolaan drainase yang dirancang secara khusus dan terpisah pada area tertentu.

Menurut Riau Satrya, sistem tersebut membutuhkan sejumlah infrastruktur pendukung seperti pintu air, kolam retensi atau tampungan air, tanggul pembatas kawasan, serta pompa yang berfungsi mengeluarkan air yang terjebak di dalam area polder.

"Untuk melengkapi sistem polder diperlukan pintu air, tampungan baik di saluran maupun kolam retensi, tanggul sebagai pembatas area polder, serta pompa untuk mengeluarkan air yang terjebak akibat area drainase dibatasi tanggul,” terangnya.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal menegaskan bahwa penanganan banjir menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Dumai sesuai arahan Wali Kota Paisal dan Wakil Wali Kota Sugiyarto.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memastikan seluruh proses perencanaan dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat sebagai pihak yang akan merasakan langsung manfaat program tersebut.

"Saat ini penanggulangan banjir baik akibat air hujan maupun air rob menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Dumai. Konsultasi publik penyusunan AMDAL ini dilaksanakan untuk memberikan informasi secara terperinci kepada masyarakat mengenai program yang akan dijalankan,” ujar Fahmi.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif mendukung program penanggulangan banjir, baik melalui kemudahan dalam proses pendataan maupun melalui kesadaran menjaga lingkungan.

Menurut Fahmi, salah satu bentuk dukungan yang sangat penting adalah tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan saluran drainase yang menjadi jalur utama aliran air.
“Kami sangat mengharapkan dukungan kuat dari seluruh masyarakat Kota Dumai agar upaya penanggulangan banjir ini dapat berjalan maksimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan secara berkelanjutan,” katanya.

Kegiatan konsultasi publik berlangsung interaktif dengan sesi pemaparan dari tim konsultan mengenai rencana pelaksanaan program, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama peserta.

Melalui penyusunan AMDAL yang partisipatif ini, Pemerintah Kota Dumai berharap program penanggulangan banjir dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi dampak banjir yang selama ini mengganggu aktivitas masyarakat dan pembangunan kota.(01/Leli)