ROKAN HILIR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Langkah itu ditandai dengan respons cepat Bupati Rohil, Bistamam, setelah menerima data tunggakan PKB yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi.

Bagi Pemkab Rohil, data tersebut bukan sekadar daftar kendaraan yang menunggak pajak, melainkan menjadi instrumen strategis untuk memetakan potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal. Melalui data yang akurat dan terverifikasi, pemerintah daerah kini memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan serta langkah-langkah percepatan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penyerahan data tunggakan PKB berlangsung di Mess Pemda Rohil pada Rabu (1/7/2026). Agenda tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Riau dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Dalam kesempatan itu, Bupati Bistamam menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Riau, khususnya Sekdaprov Syahrial Abdi, yang turun langsung menyerahkan data tersebut. Menurutnya, keterbukaan informasi dan kolaborasi antarpemerintah menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

"Data tunggakan ini sangat berharga bagi kami. Dengan data yang valid, kami dapat melakukan pemetaan secara akurat untuk mengetahui potensi penerimaan yang masih bisa dioptimalkan. Ini akan menjadi dasar dalam menentukan strategi yang lebih efektif ke depan," ujar Bistamam.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin hanya mengetahui besarnya angka tunggakan tanpa diikuti langkah nyata. Karena itu, Pemkab Rohil akan segera melakukan pemetaan wilayah, mengidentifikasi kelompok wajib pajak, hingga menyusun pola pendekatan yang lebih persuasif kepada masyarakat agar kesadaran membayar pajak semakin meningkat.

Menurut Bistamam, kepatuhan membayar pajak kendaraan bukan hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Dana yang dihimpun dari sektor pajak akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan jalan, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai program kesejahteraan lainnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Bupati Rohil memastikan pembenahan akan dimulai dari lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Ia menegaskan akan segera menerbitkan surat edaran yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Rohil melunasi pajak kendaraan bermotor yang dimiliki.

Menurutnya, ASN harus menjadi contoh nyata bagi masyarakat dalam membangun budaya tertib administrasi dan kepatuhan terhadap aturan.

"Saya akan menandatangani langsung surat edaran terkait kewajiban ASN membayar pajak kendaraan bermotor. Kita ingin ASN menjadi contoh, teladan, sekaligus pelopor dalam membangun budaya taat pajak. Pembenahan harus dimulai dari internal pemerintah terlebih dahulu," tegas Bistamam.

Ia menambahkan, langkah tersebut juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika aparatur pemerintah menunjukkan kepatuhan terhadap aturan, masyarakat diyakini akan semakin percaya dan terdorong untuk melakukan hal yang sama.

Tidak hanya mengandalkan surat edaran, Pemkab Rohil juga berencana memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat membayar pajak kendaraan tepat waktu. Edukasi akan dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan yang dirasakan bersama.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyambut baik komitmen yang ditunjukkan Bupati Rohil. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Syahrial menjelaskan bahwa sektor PKB memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Dari total realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, sebanyak 66 persen akan dikembalikan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme bagi hasil.
Artinya, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan, semakin besar pula dana yang diterima daerah untuk membiayai pembangunan.

"Melalui kolaborasi yang erat ini, kami berharap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Rokan Hilir dapat meningkat secara signifikan. Dengan demikian, penerimaan daerah juga akan bertambah sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal," kata Syahrial.

Ia juga mengapresiasi langkah Bupati Rohil yang langsung merespons data tersebut dengan kebijakan konkret. Menurutnya, kepemimpinan yang cepat mengambil keputusan menjadi modal penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Program penyerahan data tunggakan PKB sendiri merupakan salah satu inovasi Pemerintah Provinsi Riau untuk mendorong pemerintah kabupaten dan kota lebih aktif melakukan pendataan, pembinaan, serta edukasi kepada wajib pajak di wilayah masing-masing. Dengan dukungan data yang lebih rinci, pemerintah daerah dapat menentukan strategi yang tepat sesuai kondisi lapangan.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diharapkan mampu menciptakan budaya baru dalam kepatuhan membayar pajak. Tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat bahwa pajak merupakan salah satu fondasi utama dalam membiayai pembangunan.

Komitmen Bupati Bistamam yang memulai pembenahan dari lingkungan ASN menjadi sinyal bahwa perubahan harus dimulai dari aparatur pemerintah. Keteladanan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan publik sekaligus mendorong masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Dengan semangat kolaborasi dan kepemimpinan yang responsif, target peningkatan PAD dari sektor PKB di Kabupaten Rokan Hilir optimistis dapat tercapai, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat.(*02/cinta)