SIAK – Di tengah pesatnya transformasi digital dan meningkatnya ancaman kejahatan siber, Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat sistem keamanan informasi guna melindungi layanan publik berbasis digital. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Kabupaten Siak melalui koordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Upaya tersebut dibahas dalam rapat registrasi pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Siak yang digelar di Ruang Rapat Diskominfo Kabupaten Siak, Kamis (18/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, andal, dan berkelanjutan.

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, Rozi Chandra, yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Siak, Hendra. Hadir pula Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Wendi L. Febrian, Kepala Bidang Aplikasi dan Teknologi Komunikasi Mardani, serta jajaran staf bidang persandian Diskominfo.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah langkah strategis dibahas untuk memperkuat sistem keamanan siber daerah. Salah satu fokus utama adalah penyempurnaan Surat Keputusan (SK) Tim Tanggap Insiden Siber Tahun 2026 yang merupakan revisi dari SK Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Tahun 2023.

Pembaruan regulasi tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan kebutuhan dan tantangan keamanan digital yang semakin kompleks. Revisi dilakukan guna memperjelas tugas, fungsi, serta tanggung jawab setiap unsur yang terlibat dalam penanganan insiden siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Selain itu, rapat juga membahas pembentukan tim teknis penanganan insiden siber yang bertugas melakukan respons cepat terhadap berbagai potensi gangguan keamanan digital. Tim ini nantinya akan menjadi garda terdepan dalam mendeteksi, menganalisis, dan menangani berbagai ancaman yang dapat mengganggu sistem pemerintahan elektronik.

Tidak hanya itu, Diskominfo juga merencanakan pembentukan tim penilai kerentanan aplikasi yang bertugas melakukan evaluasi terhadap berbagai aplikasi dan sistem digital yang digunakan pemerintah daerah. Langkah tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi celah keamanan sejak dini sehingga risiko kebocoran data maupun serangan siber dapat diminimalkan.

Sebagai bagian dari upaya membangun budaya keamanan digital yang kuat, pemerintah daerah juga akan membentuk tim publikasi keamanan siber. Tim ini akan berperan dalam meningkatkan kesadaran serta literasi keamanan digital di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga seluruh aparatur pemerintah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya perlindungan data dan keamanan informasi.

Penguatan kelembagaan keamanan siber ini menjadi sangat relevan mengingat meningkatnya berbagai bentuk ancaman digital yang menyasar instansi pemerintah, mulai dari peretasan sistem, pencurian data, penyebaran malware, hingga serangan ransomware yang dapat mengganggu pelayanan publik.

Melalui koordinasi yang lebih terintegrasi antara Diskominfo dan seluruh OPD, Pemerintah Kabupaten Siak berharap setiap perangkat daerah mampu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman siber. Dengan demikian, sistem pelayanan publik berbasis digital dapat berjalan secara optimal tanpa terganggu oleh insiden keamanan informasi.

Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Siak, Hendra, menegaskan bahwa penguatan Tim Tanggap Insiden Siber merupakan bagian dari upaya memperkuat peran strategis Diskominfo sebagai penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Siak.

Menurutnya, keberadaan tim tersebut tidak hanya berfungsi sebagai unit respons terhadap insiden keamanan digital, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik yang saat ini semakin bergantung pada teknologi informasi.

“Tugas pokok TTIS ini salah satunya melindungi infrastruktur digital dari peretasan dan kebocoran data. Selain itu juga memastikan keberlangsungan layanan publik tetap berjalan aman dan tidak terganggu oleh berbagai ancaman siber,” ujar Hendra.

Ia menjelaskan bahwa keamanan siber kini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja tata kelola pemerintahan digital. Karena itu, penguatan kapasitas keamanan informasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan berbagai aspek pembangunan daerah.

Hendra menambahkan, ke depan sejumlah indikator pembangunan nasional akan semakin terhubung dengan indikator pemerintahan digital. Beberapa di antaranya meliputi Indeks Keamanan Informasi, Indeks Budaya Keamanan Digital, Indeks Pembangunan Statistik, Indeks Informasi Geospasial, hingga Indeks Satu Data Indonesia.

“Berbagai indikator tersebut nantinya akan terintegrasi dengan Indeks Pemerintahan Digital. Oleh sebab itu, penguatan keamanan siber menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan,” jelasnya.

Transformasi digital yang terus berkembang menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada pengembangan layanan elektronik, tetapi juga memastikan keamanan seluruh sistem yang digunakan. Tanpa perlindungan yang memadai, risiko gangguan layanan maupun kebocoran data dapat berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat.

Melalui penguatan Tim Tanggap Insiden Siber, peningkatan koordinasi dengan BSSN, serta pengembangan tata kelola keamanan informasi yang lebih terstruktur, Pemerintah Kabupaten Siak menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang tangguh.

Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan layanan publik yang semakin cepat, efisien, aman, dan terpercaya, sekaligus menjawab berbagai tantangan transformasi digital di masa depan. Dengan sistem keamanan yang kuat, Kabupaten Siak optimistis dapat mewujudkan pemerintahan digital yang modern dan berdaya saing, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.(*02/cinta)